Kesehatan

Program BKKBN Harus Tetap Menjadi Prioritas,Pemerintah Pusat Dan Daerah

JAKARTA,N25NEWS.COM –  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pelaksanaan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia telah mengukir sejarah keberhasilan dalam menurunkan laju pertumbuhan penduduk dari 2,31 persen selama periode 1971-1980, menjadi 1,49 % periode 2000-2010 dan 1,36 persen selama periode 2010-2016. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini, konsisten dengan penurunan angka kelahiran total (atau TFR) dari 5,61 anak per wanita usia subur pada tahun 1971 menjadi 2,38 pada tahun 2018.

Disamping penggunaan kontrasepsi yang terus meningkat, faktor penentu pengendalian angka kelahiran total, adalah peningkatan Median Usia Kawin Pertama perempuan. Perempuan Indonesia menunjukkan kecenderungan menikah pada usia yang lebih matang, dari 18 tahun pada tahun 1991, menjadi 21 tahun pada tahun 2018. Penurunan angka kelahiran total telah merekayasa struktur umur penduduk  untuk menciptakan peluang terjadinya bonus demografi yang dimulai sejak tahun 2012. Bonus demografi ini ditandai dengan rasio ketergantungan di bawah 50 per 100 penduduk usia produktif. Diproyeksikan bonus demografi ini akan membuka jendela peluang pada tahun 2020 sampai 2030.

Keberhasilan tersebut bukan hanya hasil dari kinerja BKKBN namun juga tak lepas dari dukungan komitmen dan peran serta para Stakeholder dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK. Dalam pencapaian tujuan Program KKBPK, BKKBN sangat memerlukan dukungan, komitmen, kepedulian tinggi, partisipasi, dan kerja sama dari para Stakeholder dan Mitra Kerja di seluruh tingkatan wilayah.

“Jika program Keluarga Berencana tetap menjadi prioritas pemerintah dan pemerintah daerah, maka usia bonus demografi akan lebih panjang dan akan memberi dampak bagi pembangunan kesejahteraan. Seiring dengan keberhasilan pengendalian penduduk dan terwujudnya momentum bonus demografi tersebut, maka proporsi penduduk lanjut usia juga mengalami peningkatan, untuk itu perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang tepat agar mereka ‘lebih sejahtera di hari tua; dan tidak tua sebelum kaya’.” jelas Inspektur Utama BKKBN, Drs. Agus Sukiswo, Ak., MM saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta (01/03).

Maka dari itu, kemitraan yang telah terjalin tersebut harus tetap dipertahankan dan ditingkatkan demi terciptanya ketahanan dan kesejahteraan keluarga Indonesia. Sehingga peran serta Stakeholder dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK pada umumnya dapat berjalan secara optimal. BKKBN selalu berupaya meningkatkan sinergitas kegiatan bersama mitra kerja salah satunya dengan kegiatan Kampung KB. Kampung KB ini merupakan langkah konkret BKKBN dalam mengurangi angka kemiskinan dan penanggulangan gizi buruk melalui pendekatan keluarga. Kegiatan Kampung KB dititikberatkan pada pemberian pelayanan dasar dan pemberdayaan keluarga bersama sektor terkait melalui sumber pendanaan yang beragam. Rakornis Tahun 2019 ini dilaksanakan dari tanggal 28 Februari sampai 2 Maret 2019 di Hotel Kartika Chandra, Jakarta. Menghadirkan narasumber seperti Ketua Posdaya Prof. DR. Haryono Suyono, Aster Panglima TNI, Ketua Umum TP-PKK, dan narasumber dari internal BKKBN.

Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kemitraan Program KKBPK Tingkat Nasional diselenggarakan BKKBN untuk memberikan penekanan kepada peningkatan peran Stakeholder dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK tersebut. Rakornis KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2019 mengambil tema “ Dengan Sinergitas Kemitraan di Kampung KB, Kita Tingkatkan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga”. Kegiatan ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran serta Stakeholder dan Mitra Kerja dalam pelaksanaan Program KKBPK pada umumnya, khususnya di Kampung KB dan daerah legok, serta menyusun rencana tindak lanjutnya.

Rakornis KKBPK Tingkat Nasional Tahun 2019 ini dihadiri oleh para Pemangku Kepentingan Program KKBPK dan Mitra Kerja BKKBN dari unsur pemerintah, swasta, maupun masyarakat, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya BKKBN, Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Administrator BKKBN Pusat  dan Perwakilan BKKBN Provinsi seluruh Indonesia.Rakornis Kemitraan Tahun 2019 bertujuan untuk mempercepat pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan perubahan RENSTRA BKKBN 2015- 2019 serta pemerataan pengelolaan dan pelaksanaan program KKBPK di lapangan, khususnya di Kampung KB.

Menurut Agus, pelaksanaan program KKBPK memerlukan dukungan, sinergitas dan komitmen dari para pemangku kepentingan dan mitra kerja (organisasi profesi, organisasi pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi perempuan, swasta) termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh adat secara operasional mulai dari tingkat pusat hingga ke lini lapangan untuk mewujudkan SDM dan Keluarga Berkualitas. “Saya berharap, agar segenap Stakeholder dan Mitra Kerja yang hadir saat ini, dapat menghasilkan rencana tindak lanjut bersama dalam implementasi Program KKBPK di lapangan. Hal ini demi tercapainya sasaran Program KKBPK Tahun 2019, sehingga akan mempercepat pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan keluarga berencana dalam RPJMN 2015-2019.” pungkasnya.  Sumber : HUMAS BKKBN

Comment here